Jombang, Lintaspena.id – Diseminasi Kajian Keuangan Syariah dalam rangka Mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Jombang pada Selasa (11/7/2023).
Tema yang diusung dalam Diseminasi Kajian Keuangan Syariah tersebut adalah “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Unit Usaha Ponpes dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan”.
Hadir Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Asisten Deputi Keuangan Inklusif Keuangan Syariah; Kepala Biro Perencanaan Kemenko Perekonomian; Deputi Kebijakan Pembangunan Brin; para Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang dan stakeholder, serta Kepala OPD terkait dari 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur diantaranya Kabupaten Mojokerto; Kediri; Lamongan; Tuban; Malang dan Kabupaten Bojonegoro. Serta Kota Mojokerto; Kota kediri; Surabaya dan Kota Malang.
Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang Wakil Bupati Jombang Sumrambah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi tinggi kepada kepada Asisten Deputi Keuangan Inklusif Keuangan Syariah dan Deputi Kebijakan Pembangunan Brin yang telah hadir serta menginisiasi pelaksanaan diseminasi ini.
Kegiatan yang merujuk pada rapat terbatas kabinet terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada Januari 2020, yang disepakati bahwa kajian yang ditentukan adalah terkait strategi pemberdayaan ekonomi unit usaha pondok pesantren dalam meningkatkan inklusi keuangan.
“Kajian ini sekaligus menjawab arahan Bapak Presiden bahwa inklusi keuangan dalam hal ini melalui lembaga keuangan mikro, mampu memberikan akses layanan keuangan kepada kelompok pelajar/santri”, tutur Sumrambah Wakil Bupati Jombang
Sebagaimana diketahui Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang memiliki potensi yang besar untuk peningkatan inklusi keuangan mengingat jumlah Pondok Pesantren yang relatif banyak terutama yang belum memiliki unit usaha.
“Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen untuk mendorong implementasi unit usaha pondok pesantren dan upaya peningkatan inklusi keuangan serta mendorong skema intervensi non tunai baik oleh pemerintah atau non pemerintah”, tuturnya.
Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat sekaligus memupuk semangat kewirausahaan.
“Melalui pemberdayaan ekonomi unit usaha pondok pesantren, kita dapat menciptakan dampak positif yang luas bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial”, tambahnya.
“Namun, pemberdayaan ekonomi unit usaha pondok pesantren juga membutuhkan peran aktif dan partisipasi dari semua pihak. Dalam hal ini, kami mengajak pondok pesantren, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama membangun sinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan unit usaha pondok pesantren”, tandasnya.
“Semoga diseminasi hasil kajian ini akan memberikan manfaat bagi kelanjutan mekanisme pemberdayaan ekonomi di unit usaha pondok pesantren. Saya juga berpesan kepada seluruh yang hadir untuk dapat memanfaatkan peluang edukasi ini guna mendapatkan penjelasan lebih detail dari Tim Brin”, pungkasnya.
Wakil Bupati Sumrambah menutup sambutannya dengan pantun. “Menabung sambil ibadah, jika berlebih berilah sedekah. Mari tingkatkan literasi syariah semoga hidup kita menjadi berkah”.
Wakil Bupati Jombang Sumrambah juga mengikuti hingga usai sesi Matching Program oleh Mitra DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) diantaranya diikuti oleh Baznas; Jamkrindo; Askrindo; Askrindo Syariah; Jamkrindo Syariah; Bulog; dan Bank Syariah Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Mitra DNKI memberikan peluang seluas-luasnya kepada pesantren untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi dan kewirausahaan pesantren melalui produk produk keuangan yang ada.
Sementara itu Wakil Bupati Jombang Sumrambah meminta kepada Kepala Bappeda Kabupaten Jombang dan Kabag Perekonomian Setdakab Jombang untuk melakukan koordinasi lanjutan bersama pesantren di Jombang untuk keberlanjutan program tersebut.
(Adm/Mac)
