Jombang, Lintaspena.id – Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Jombang diterpa isu tak sedap. Namun demikian kabar miring tersebut disikapi dengan cara diplomatis oleh Bambang Sriyadi, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Jombang. Bahkan untuk menepis isu miring terkait penggunaan anggaran APBD 2023, mantan Kabag Pemerintahan tersebut justru mengirimkan surat resmi kepada Inspektorat setempat untuk diaudit. Tujuannya untuk membuktikan, bahwa seluruh rangkaian kegiatan dan pertanggungjawaban sesuai Standar Operasional dan On The Track.
“Biar semua terang benderang. Sekaligus kami siap diaudit. Lebih cepat lebih baik. Dan Inspektorat sudah mulai melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dari kami,” terang Bambang.
Mantan Camat Jombang Kota ini menandaskan, selama ini seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Setwan DPRD Jombang sesuai SOP. Bahkan selalu di-review oleh inspektorat dan BPK setiap penghujung tahun anggaran. Dan terpenting, lanjut Bambang, kegiatan yang disorot salah satu media online tersebut merupakan kegiatan yang sedang berjalan.
“Seluruhnya yang ditulis salah satu media online itu merupakan kegiatan berjalan. Poin-nya disitu. Seluruh kegiatan kami sudah melalui proses review internal juga. Baik dari Bidang Keuangan maupun Bidang Perencanaan,” jelas Bambang di ruang kerjanya.
Bambang merinci, terdapat sejumlah narasi yang terkesan menyudutkan institusi yang dipimpinnya. Diantaranya mengenai belanja mamin, kursus pelatihan, mamin rapat, pemeliharaan kendaraan bermotor, operasional pimpinan dan lain-lain.
“Apalagi seperti situasi saat ini, semua kegiatan harus tertata, gak bisa ngawur karena pengawasan melekat,” pungkas Bambang.
Terpisah, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jombang, Muhammad Baidowi mengaku sudah menerima surat resmi permintaan auditing dari Setwan DPRD Jombang. Tentu saja langkah pro aktif tersebut, patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan niat baik dan transparansi dalam penggunaan anggaran APBD 2023 yang sedang berjalan.
“Kami bergerak mengaudit bukan karena adanya pengaduan masyarakat (dumas), atau permintaan pimpinan (Bupati dan Sekda-red). Namun murni karena adanya surat resmi dari Setwan DPRD Jombang,” papar pria yang biasa dipanggil Edo.
Untuk menuntaskan permintaan auditing dari Setwan DPRD Jombang, pihak inspektorat sudah menerjunkan satu tim khusus beranggotakan 4 auditor yang sudah bersertifikasi pengendalian teknis (dalnis) di bawah koordinasi langsung inspektur pembantu (irban) investigasi.
Edo mengungkapkan, pemeriksaan kegiatan dan anggaran di Setwan DPRD Jombang nantinya termasuk bagian dari program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Sehingga pemeriksaan insidental sesuai permintaan Setwan DPRD Jombang akan selaras dengan Permendagri nomor 23 tahun 2007 tentang tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Jadi makna dari permintaan audit Setwan DPRD Jombang itu bagus untuk transparansi anggaran. Apalagi pak Bambang (Sekwan DPRD Jombang-red), siap diperiksa dan sudah merasa sesuai SOP sebagai pengguna anggaran,” jelas pria yang tahun depan akan purna tugas.
Meski tugas inspektorat sangat padat dan melaksanakan tugas-tugas mandatory dari Kemendagri, Edo mengaku pihak inspektorat sudah mengawali pemeriksaan awal berupa pengumpulan data-data untuk dianalisa. Rencananya masa puldata hingga analisa dan penentuan kesimpulan (konklusi-red), pihak inspektorat menargetkan waktu 2 pekan seluruh proses auditing tuntas.
Pihak inspektorat Jombang, imbuh Edo, selain mengaudit anggaran berjalan, nantinya juga akan mencermati titik-titik pelaksanaan anggaran. Adapun perencanaan pemeriksaan, nantinya akan disertai kertas kerja dan poin-poin anggaran yang akan diperiksa.
“Hasil audit nanti akan diketahui kekurangannya dimana saja. Nanti dari tim auditor akan memberikan saran, masukan untuk perbaikan,” tutup Edo pada sejumlah awak media.
(Kris/Mac)
